PROFIL DINAS KOPERASI,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BIMA
Rabu, 19 April 2017

PROFIL KELEMBAGAAN

DINAS KOPERASI,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BIMA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas tersusunnya profil Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima. Profil Dinas ini disusun dalam rangka memberikan deskripsi umum mengenai Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, baik Nama, Alamat, Dasar Hukum, Motto, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Struktur Dinas. Deskripsi Profil Dinas ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Demikian penyusunan Profil ini dibuat, atas dukungan berbagai pihak disampaikan terima kasih

Raba-Bima, 17  Pebruari 2017

Plt.Kepala Dinas Koperindag Kota Bima

NURJANAH,S.Sos

Pembina Tk.I (IV/b )

NIP. 19631016 198703 2 009

  1. 2.   ALAMAT KANTOR

Jalan                 : Jln. Duku No. 1 Raba – Bima

Email                 : koperindagkobi@yahoo.com

Website             : -

Nomor Telepon  : (0374) 42787

Fax                   : (0374 ) 42787

Twitter              : -

Kode Pos          : 84113

3. DASAR HUKUM TERBENTUKNYADINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BIMA

  1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502 )
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492 )
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2014 tentang Perdagangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 45,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512 )
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Walikota Bima Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan,Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ) ;
  9. Peraturan Daerah Kota Bima  Nomor 5 Tahun 2016 tentang  Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bima ( Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88  )

SEJARAH  SINGKATTERBENTUKNYA DINAS KOPERINDAGKOTA BIMA                        

Dinas Koperasi,Perindustrian dan perdagangan Kota Bima dibentuk pada Tahun 2002 sesuai Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 05 Tahun 2002. Sejak terbentuknya Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima sudah mengalami dua kali  perubahan organisasi yang disesuaikan dengan perkembangan organisasi secara nasional:

Sejak terbentuk pada Tahun 2002 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima telah dipimpin oleh beberapa Kepala Dinas, antara lain :

No

Nama

1.

Drs. H. Syahrul Amar

2.

Drs. H. Qurais

3.

Drs. H.Ahmad Amin

4.

Drs. H. Tajuddin

5.

Syafruddin.SH.MH.

6.

Drs,H,Idrus H.Idris,SH,MH

7.

Muhaimin,SE

8.

Drs,M.Farid,M.Si

9.

Drs.Kaharuddin

10.

Nurjanah,S.Sos

4.  Motto

     “Kami Melayani Dengan Empati”

5. Visi Misi  ( sesuai renstra SKPD ):

  1. a.    Visi  Dinas Koperindag:

Perkembangan Perekonomian daerah Kota Bima yang berorentasi pada pemberdayaan  ekonomi kerakyatan dan kelembagaanusaha

  1. b. MISI DINAS KOPERINDAG:

1. Mewujudkan arus perdagangan barang dan jasa yang tertib,wajar dan trasparan.

2. Meningkatkan perlindungan konsumen dan kemetrologian

3. Pemberdayaan kelembagaan sysrem ekonomi kerakyatan melalui diversifikasi usaha perkoperasian

4. Mewujudkan Industri yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan Aspek ekonomi daerah

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang koperasi perindustri dan perdagangan

6. SASARAN PELAYANAN: Adapun sasaran utama pelayanan Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan adalah pelayanan pada seluruh gerakan Koperasi,Pelaku UMKM,IKM dan Perdagangan serta masyarakat pada umumnya.

7. PRGRAM UNGGULAN DINAS KOPERINDAG:

Adapun Program Unggulan Dinas Koperindag  adalah :

  1. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
    1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
    2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
    3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
    4. Urusan Pilihan Perindustrian
      1. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
      2. Program Pengembangan IKM
      3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
      4. Urusan Pilihan Perdagangan
        1. Program Peningkatan Pengembangan Ekspor
        2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
        3. Program Pembinaan Pedaganga Kaki Lima dan Asongan
        4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

8. TUGASDAN FUNGSI DINAS KOPERINDAG

  1. a.    Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai Tugas membantu Walikota dalam memimpin,mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan yang meliputi bidang koerasi dan  usaha mikro,kecil menengah ( UMKM),bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan.

Kepala Dinasmempunyai Fungsi:

  1. Perumusan dan Penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Koperasi,Perindustrian  dan Perdagangan sesuai dengan Visi dam Misi
  2. Menetapkan Rencana Strategis DinasKoperasi,Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung visi dan misi daerah serta kebijakan.
  3. Penyelenggaraan pengaturan,pembinaan,pengawasan dan pengendalian  serta bimbingan teknis di BidangKoperasi,Perindustrian dan Perdagangan.
  4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam pemberian Rekomendasi perizinan Bidang Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan
  5. Penyelenggara koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan pihak terkait di Bidang Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan.
  6. Pembinaan Kepegawaian serta Pengelolaan sarana dan prasarana yang menjadi aset Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan.
  7. Penyusunan Rencana Anggaran Dinas.

h. Pelaksanaan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan

  1. Pembangunan Sarana  dan prasarana di bidangKoperasi,Perindustrian dan Perdagangan.
  2. Pelaksanaan tugas lain yangdi berikanoleh Walikota sesuai bidang tugasnya
  1. b.   Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan,keuangan,urusan tata usaha,perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara  kepada semua unsur  di lingkungan dinas. Sekretariat mempunyai fungsi:

  1. Pengoordinasian, penyusunan rencana kerja dan program,penyusunanlaporan dan Evaluasi.
  2. Pengelolaan urusan keuangan
  3. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas
  4. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

 dan Keuangan.

  1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan keuangan.
  2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan di bidang Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan.
  3. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan.
  4. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya,daftar isian pelaksanaan anggaran,petunjuk operasional kegiatan,dan revisi anggaran.
  5. Pengumpilan,pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan.
  6. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi,verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.
  7. Pelaksanaan  fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fugsinya.
  1. A.   Bidang Koperasi dan UMKM

(1)   Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas membantu melaksanakan perencanaan, mengatur, mengawasi, dan koordinasi kegiatan pembinaan teknis dibidang koperasidan UMKM yang meliputi  proses pendirian dan pembubaran, pembiayaan koperasi serta pemberian bimbingan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah, meliputi, kelembagaan, penataan kemitraan usaha, Promosi Pemasaran serta promosi dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM.

(2)   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi:

 

 

  1. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja di bidangkoperasi dan UMKM;
  2. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis di bidangkoperasi dan UMKM;
  3. penyusunananggaran kegiatan di bidangkoperasi dan UMKM;
  4. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan-bahan rumusan kebijakan di bidangkoperasi dan UMKM;
  5. penyusunan dan perumusan rencana kebijakan dan kebijakan operasional dalam bidang koperasi dan UMKM;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. pengawasan dan pengendalian Badan hukum, anggaran dasar, serta penggabungan, pembagian dan pembubaran koperasi;
  2. pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi bidang Koperasi dan UMKM;
  3. penyusunan laporan secara berkala kepada atasan; dan
  4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

 

 

(3)   Bidang Koperasi dan UMKM membawahi:

 

 

  1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi;
  2. Seksi Pemberdayaan UMKM; dan
  3. Seksi Pengawasan KUMKM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 1.   Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi

(1)

Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaraan kemitraan dan permodalan koperasi.

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi:

 

 

  1. penyusunan Program dan Rencana Kegiatan Seksi;
  2. penyusunan bahan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
  3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  4. penyusunan anggaran kegiatan seksi;
  5. pemantauan, penilaian, Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan tentang masalah dan kegiatan kelembagaan koperasi bina usaha koperasi dan simpan pinjam koperasi;
  6. pemberian dukungan rekomendasi bagi koperasi yang potensial untuk pengembangan usahanya;
  7. pengumpulan dan mengelola data usaha koperasi, baik jenis maupun volume usahanya;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi;
  2. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan; dan
  3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

 

  1. 2.   Seksi Pemberdayaan UMKM

(1)

Seksi Pemberdayaan UMKM mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dan UMKM dalam merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan penyimpanan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pembinaan teknis pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan UMKM mempunyai fungsi:

 

 

  1. pelaksanan dan penyiapan, perumusan kebijakan penyusunan pedoman Kriteria dan Prosedur kerja pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
  2. pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
  3. penyiapan data statistik sesuai bidang tugas;
  4. pelaksanaan Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
  5. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan sumber daya manusia UMKM, bina usaha mikro/Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bina usaha kecil dan menengah;
  6. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. pelaksanaan anggaran kegiatan seksi; dan
  2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

 

 

 

  1. 3.   Seksi Pengawasan KUMKM

(1)

Seksi Pengawasan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dan UMKM dalam merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan yang meliputi penerapan kepatuhan, kelembagaan, Penerapan Sanksi Koperasi Usaha Simpan Pinjam, Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam, Penerapan sanksi bagi KUMKM.

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan KUMKM mempunyai fungsi:

 

 

  1. penyusun Program dan Rencana Kegiatan Seksi;
  2. penyusunan bahan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

 

 

 

 

  1. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  2. penyusunan anggaran kegiatan seksi;
  3. pembinaan, pemantauan, penilaian, evaluasi,tentang hasil kegiatan pengawasan KUMKM;
  4. penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi;
  5. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. B.   Bidang Perindustrian dan Perdagangan

(1)

Bidang Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan di bidang perindustrian dan perdagangan yaitu pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga sertapembinaan dan pengembangan industri.

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

 

 

  1. penyusunan rencana kegiatan dan Program Kerja Bidang;
  2. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
  3. pelaksanaan anggaran kegiatan bidang;
  4. pelaksanaan koordinasi tugas dengan sekretaris dinas;
  5. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan-bahan rumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
  6. pelaksanaan penyusunan dan merumuskan rencana kebijakan dan kebijakan operasional dalam bidang perindustrian dan perdagangan;
  7. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pengawasan urusan rekomendasi perizinan dan pendaftaran perusahaan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi urusan sarana distribusi perdagangan;
  2. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  3. pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan urusan pengembangan ekspor;

 

 

 

 

 

 

  1. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pengawasan urusan standardisasi dan tertib niaga;
  2. pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Industri;
  3. pelaksanaanpengembangan, monitoring dan evaluasi urusan Sistem Informasi Industri Nasional;
  4. pelaksanaan laporan secara berkala kepada atasan; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Bidang Perdagangan dan Industri membawahi:

 

 

  1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;
  2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
  3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 1.   Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan

(1)

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan yang meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,penyusunan pedoman, norma, standar,  prosedur,  dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perijinan dan pendaftaran perusahaan, pengembangan sarana distribusi perdagangan serta pengembangan ekspor.

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan mempunyai fungsi:

 

 

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan, pengembangan sarana distribusi perdagangan serta pengembangan ekspor;
  2. pelaksanaan Kebijakan di Bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan, pengembangan sarana distribusi perdagangan serta pengembangan ekspor;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangperizinan dan pendaftaran perusahaan, pengembangan sarana distribusi perdagangan serta pengembangan ekspor;
  4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangperizinan dan pendaftaran perusahaan, pengembangan sarana distribusi perdagangan serta pengembangan ekspor;

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangperizinan dan pendaftaran perusahaan, pengembangan sarana distribusi perdagangan serta pengembangan ekspor;
  2. penyiapan data statistik di bidangperizinan dan pendaftaran perusahaan, pengembangan sarana distribusi perdagangan serta pengembangan ekspor;
  3. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
  4. pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
  2. pelaksanaan anggaran kegiatan seksi; dan
  3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

 

  1. 2.   Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

(1)

Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan yang meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,penyusunan pedoman, norma, standar,  prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidangpemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

mempunyai fungsi :

 

 

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;

 

 

 

 

  1. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;

 

 

  1. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
  2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
  3. penyiapan data statistik sesuai bidang tugas;
  4. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
  5. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
  6. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
  7. pelaksanaan anggaran kegiatan seksi; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 3.   Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri

(1)

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri mempunyai tugas merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan dan pengembanganindustri yang meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,penyusunan pedoman, norma, standar,  prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), perencanaan pembangunan industri, rekomendasi perizinan serta pengembangan sistem informasi industri nasional.

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri mempunyai fungsi :

 

 

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), perencanaan pembangunan industri, rekomendasi perizinan serta pengembangan sistem informasi industri nasional;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), perencanaan pembangunan industri, rekomendasi perizinan serta pengembangan sistem informasi industri nasional;

 

 

 

 

  1. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), perencanaan pembangunan industri, rekomendasi perizinan serta pengembangan sistem informasi industri nasional;
  2. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), perencanaan pembangunan industri, rekomendasi perizinan serta pengembangan sistem informasi industri nasional;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), perencanaan pembangunan industri, rekomendasi perizinan serta pengembangan sistem informasi industri nasional
  4. penyiapan data statistik sesuai bidang tugas;
  5. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan industri;
  2. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
  3. pelaksanaan anggaran kegiatan seksi; dan
  4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

 

 

 

  1. C.   Unit Pelaksana Teknis

 

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.

           

 

  1. D.  Kelompok Jabatan Fungsional
    1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
    2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga  fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
    4. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    5. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
 
 
 
 

 

 

DAFTAR PEGAWAI DINAS KOPERINDAG KOTA BIMA

Nama Pegawai

Pendidikan

Diklat Yang Di Ikuti

 

Jenis Kelamin

Nurjanah, S.Sos

S1

PIM III

Perempuan

Ratnaningsih, SE

S1

Adum

Perempuan

Irwansyah,S.Pt.M.AP

S2

PIM III

Laki-Laki

A. Rafik, ST

S1

-

Laki-Laki

Dra. Emi Nurmahaerani

S1

Adum

Perempuan

H.Yusuf, SH

S1

Adum

Laki-Laki

Jamaluddin, B.Sc

DIII

Adum

Laki-Laki

Endang Astuti, SE

S1

PIM IV

Perempuan

Eka Pri Astuti, S. Kom

S1

PIM IV

Perempuan

M Auwalyah, ST

S1

-

Laki-Laki

Muhamad Fauzi, SE

S1

-

Laki-Laki

Idayati, BA

DIII

-

Perempuan

Hj.Jaenab, SE

S1

-

Perempuan

Irfan, ST

S1

-

Laki-Laki

Angesti Sri Pamungkas, S.Psi

S1

-

Perempuan

Arniyati, ST

S1

-

Perempuan

Samsul Alam,SE

S1

-

Laki-Laki

Syamsul Hidayat,S.Sos

S1

-

Laki-Laki

Ichwan, SE

S1

-

Laki-Laki

M. Nur Setiawan, SE

S1

-

Laki-Laki

Abdul Anas, ST

S1

-

Laki-Laki

Muhammad Haris Widihanto, ST

S1

-

Laki-Laki

Mustamin, SE

S1

-

Laki-Laki

Sumandari, ST

S1

-

Perempuan

Lely Nurwidianingsih, ST

S1

-

Perempuan

Ira PorbonovitaningAyu, S.Sos

S1

-

Perempuan

Sukri Rahmansyah,SH

S1

-

Laki-Laki

Muh. Irawan Satria Bima A.Md

DIII

-

Laki-Laki

Eni Nuraini,SE

S1

-

Perempuan

Edy Rahman, SE

S1

-

Laki-Laki

Asyrah

SMA

-

Laki-Laki

Abdullah

SMA

-

Laki-Laki

Sudarmin

SMA

-

Perempuan

Arabiah

SMA

-

Perempuan

Kusnadi

SMA

-

Laki-Laki

Ruslih

SMA

-

Laki-Laki

A.Haris

SMA

-

Laki-Laki

Ramli

SMA

-

Laki-Laki

Juwaidin

SLTP

-

Laki-Laki

J U M L A H

 

 

39 Orang

 * Laki-laki sebanyak 15 orang

** Perempuan sebanyak 24 orang

 

 

 

 

PENUTUP

Demikian profil Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdaganan  telah kami susun, semoga dapat bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Berkenaan dengan kekurangan informasi yang kami sampaikan sangat diharapkan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan profil ini kedepan.

 

Bingkai Berita
Lihat semua berita »
Info dan Pelayanan

web site hit counter
Kontak Kami
Pemerintah Kota Bima
Jl. Soekarno – Hatta
Kota Bima NTB-Indonesia
84113

Phone: (0374) 646441, 646442
Fax: (0374) 646569
© 2017 Pemerintah Kota Bima
Bagian Pengolahan Data dan Teknologi Informasi Kota Bima